Contoh Outline/Ragangan Skripsi Hukum Perlindungan Konsumen-Hukum Perbankan

Kamis, 02 Februari 2012

PERLINDUNGAN NASABAH BANK PENGGUNA JASA PERANTARA PERBANKAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN  JUAL BELI ONLINE DI FORUM KASKUS


A.Latar Belakang Masalah
Perkembangan internet di Indonesia sangat lah pesat pada akhir-akhir ini. Hal ini membuat masyarakat menggunakan internet bukan lagi sekedar mencari informasi tapi juga berbisnis.
Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing, surfing), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce.[1]
Dalam hal jual beli secara online, yang biasa dikenal E-Commerce, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. E-Commerce pada dasarnya merupakan  suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan  menggunakan media internet. Proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. Oleh karena itu, kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan pentingnya teknologi di dalam pencapaian tujuan finansial suatu perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan E-Commerce. E-Commerce merupakan salah satu keunggulan baru dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.
Berkembangnya jual-beli online ini sendiri dikarenakan kebutuhan para konsumen dan para pelaku bisnis di Indonesia yang berfikiran “kalo ada cara yang gampang buat apa susah-susah”, pola pemikiran ini juga yang memacu perkembangan bisnis online di Indonesia. Mereka lebih memilih menjual dan membeli barang hanya dengan duduk di depan komputer dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat.
Forum Jual Beli Online Kaskus
Dengan terus berkembangnya jual beli online maka muncullah berbagai forum jual beli online. Beberapa forum jual-beli online yang sudah malang melintang adalah FJB KASKUS.[2]
Kaskus sendiri merupakan komunitas online terbesar di Indonesia, dimana semua golongan baik itu pelajar, mahasiswa, pemilik perusahaan, sampai artis-artis berkumpul.
Salah satu kelebihan kaskus adalah bukan hanya sebatas komunitas tetapi juga menyediakan FJB Kaskus yaitu forum jual beli yang murah dan mengguntungkan, bisa mendapatkan referensi toko online yang menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, menjalin networking dengan sesama kaskusker.
Mengapa lebih memilih forum dibandingkan dengan membuat sebuah website sendiri?
Yang pertama adalah dengan menggunakan forum para penjual dapat lebih hemat dalam menganggarkan biaya untuk promosi produk mereka karena biasanya yang berjualan didalam forum tidak dipungut biaya dan juga bagi para pembeli mereka jadi lebih mudah dalam mencari barang karena biasanya dalam sebuah forum sudah terdapat sub-sub yang menjual sebuah barang khusus dan akan terlihat lebih detail, kemudian dengan adanya forum mereka juga dapat menambah koneksi ataupun rekanan karena forum yang ada di Indonesia ini biasanya mereka orangnya akan saling menaruh kepercayaan yang besar apabila mereka telah melakukan sebuah transaksi dan transaksi tersebut lancar tanpa hambatan.
Rekening Bersama
Berbelanja secara E-commerce (online) mulai jadi gaya hidup masyarakat di Indonesia. Namun konsumen harus mewaspadai maraknya pula penipuan belanja di dunia maya ini. Salah satu penipuan yang marak terjadi adalah kaburnya penawar produk setelah pembeli mentransfer uang.
Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.[3]
Salah satu cara untuk mengatasi penipuan belanja online adalah dengan memanfaatkan pihak ketiga (escrow) dengan menggunakan rekening bersama.
Para Penjual dan Pembeli untuk menjamin keamanan dalam jual beli online biasanya menggunakan jasa “Rekening Bersama”. Yaitu perantara antara penjual dan pembeli. Awalnya jasa Rekening Bersama, biasa disingkat adalah salah satu merk penyelenggara transfer dana di Kaskus, tapi kemudian menjadi nama umum penyelenggara transfer dana pihak ketiga dalam jual beli di Kaskus. Rekening Bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online.
Skema Transaksi di Rekeningbersama.com[4]

Dengan menggunakan maka sebagai pembeli, tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa was-was ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online susah terjual.


Undang-Undang Tranfer Dana
Kegiatan transfer dana merupakan praktek yang sudah sehari-hari dilakukan masyarakat secara luas. Namun, ternyata perlindungan hukum, bagi nasabah, dalam transfer dana masih sangat lemah. Dalam hal transfer dana dilakukan media elektronik seperti melalui ATM, phone banking atau internet, alat bukti dari transaksi tersebut juga merupakan hal yang sering kali menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.
Karena itu, Bank Indonesia akan mengaturnya secara khusus dalam UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang berbunyi:
(1)  Badan usaha bukan Bank yang melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana wajib berbadan hukum Indonesia dan memperoleh izin dari Bank Indonesia.
(2)  Syarat dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.[5]
Jadi, selaku penyelenggara Transfer Dana harus tunduk terhadap aturan ini. Dengan adanya UU Tranfer Dana semua penyelenggara transfer dana diwajibkan berbadan hukum atau mendapat ijin dari BI.
Tapi saat ini para penyelenggara di forum Kaskus yang merupakan penyelenggara transfer dana masih banyak yang bersifat individu. Tentu saja pasal di atas dipermasalahkan para  dan juga pengguna jasa  di forum Kaskus. Padahal pasal di atas bertujuan untuk melindungi konsumen dari gadungan yang marak melakukan penipuan.
Salah satu kasus yang heboh adalah penipuan  REVAND87[6], yang sudah punya reputasi bagus sebagai penyelenggara  terpercaya di Kaskus tapi nyatanya melakukan penipuan juga dengan menggelapkan uang pengguna jasanya.
Kemudian kasus rekber Langit putih.[7] Modusnya seorang melakukan transaksi jual beli online di FJB Kaskus. Kemudian pembeli meminta penjual menggunakan jasa. Setelah transaksi berjalan baru diketahui bahwa ternyata pembeli dan  adalah sindikat penipuan.
Sedikit contoh diatas menunjukkan betapa lemahnya perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa perantara perbankan dalam jual beli online. Tapi dengan adanya UU Transfer Dana yang mengatur secara tegas, antara lain mengenai penyedia jasa transfer haruslah merupakan lembaga yang memiliki ijin untuk melakukan hal itu, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasannya. Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan pengiriman uang oleh lembaga informal, penyedia jasa transfer diwajibkan memiliki informasi yang detail mengenai pengirim dan penerima dana.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peranan UU perlindungan konsumen dan UU Transfer Dana dalam melindungi pengguna jasa rekening bersama yang tidak berbadan hukum di Forum Kaskus, yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN NASABAH BANK PENGGUNA JASA PERANTARA PERBANKAN REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN  JUAL BELI ONLINE DI FORUM KASKUS”.

B.       Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:
1.      Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna fasilitas pembayaran Rekening Bersama dalam transaksi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 
2.      Sejauh mana UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam melindungi konsumen jasa perbankan pada transaksi jual beli online di Kaskus?
3.      Sejauh mana tanggung jawab penyelenggara jasa perbankan rekening bersama yang tidak berbadan hukum dalam melindungi konsumen pengguna jasanya?
C.      Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah :
1.      Untuk menelaah bagaimana Undang-Undang Tranfer Dana mengatur sistem pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara on line sebagai salah satu layanan pada suatu transaksi secara on line berdasarkan UU No. 3 Th 2011 Tentang Trasfer Dana
2.      Untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna fasilitas pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga dalam transaksi secara on line berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3.      Untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam jual beli melalui media internet.

D.      Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian atas pokok bahasan yang diambil yaitu : 
1.      Secara teoritis
Hasil penulisan hukum diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berhubungan dengan keabsahan pembayaran secara online melalui pihak ketiha atau perantara dalam transaksi secara online dan perlindungan hukum nasabah bank dalam penggunaan pembayaran melalui perantara atau pihak ketiga secara online, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum perbankan, perlindungan konsumen, dan cyberlaw di Indonesia. 
2.      Secara praktis
Hasil penulisan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat luas dalam hal penerapan hukum pada sektor perbankan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan dan pengundangan peraturan mengenai perlindungan nasabah bank dan pembayaran melalui pihak ketiga atau perantara secara on line.

E.       Kerangka Teoritis
A.      Tinjauan Umum tentang Jual Beli secara Online
1.    Pengertian Jual Beli Secara Elektronik
Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat.

2.    Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik
Dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku, yaitu merchant/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan buyer/customer/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.
Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam bukunya “Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi” mengidentifikasikan pihak–pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce terdiri dari:[8]
1.         Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet.
2.         Konsumen/card holder, yaitu orang–orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan.
3.         Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa.
4.         Issuer, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :
a.              Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
b.             Perusahaan non bank.
c.              Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.
5.         Certification Authorities yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada card holder.
Disamping pihak–pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

B.       Hak dan Kewajiban Para Pihak
1)             Hak dan Kewajiban Konsumen
a)             Hak Konsumen
Jika membicarakan tentang perlindungan konsumen, hal itu juga membicarakan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang U Nomor 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.[9]
b)             Kewajiban Konsumen
Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen, salah satunya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2)             Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
a)             Hak Pelaku Usaha
Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
b)             Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang dimaksud perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan dengan cara konvensional ataupun melalui media alternatif lain.
Media alternative lain diantaranya pembayaran secara online melalui Internet. Hal ini merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.[10]
Selanjutnya, bank dalam melaksanakan aktifitasnya tidak telepas dari dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Sejalan dengan kepentingan bank agar memelihara kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia diberi wewenang dan  kewajiban  untuk  membina serta melakukan  pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif  dalam bentuk ketentuan-ketentuan petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan[11].
Oleh karena itu, semestinya dalam penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bank bagi nasabahnya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen tampaknya diartikan dengan cukup luas, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

C.      Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana

Pasal 69 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur bahwa penyelenggara Tranfer Dana dalam hal ini Jasa  wajib berbadan hukum atau mendapat ijin dari BI. Hal ini untuk melindungi kepentingan konsumen pengguna jasa .
Perlindungan terhadap pengguna Layanan Operator Rekening Bersama adalah sama dengan perlindungan terhadap konsumen lainnya. Pengertian tersebut dihubungkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk  hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Adapun hak-hak dari konsumen pengguna layanan Operator Bersama, berdasarkan Pasal 4 UU PK adalah sebagai berikut :
1.      Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi barang dan/atau jasa; 
2.      Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3.      Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4.      Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau  jasa yang digunakan; 
5.      Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6.      Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7.      Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
8.      Hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9.      Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  
Sementara itu, berdasarkan UU PK mengatur tentang Kewajiban penyedia jasa yang dilakukan pelaku usaha adalah sebagai berikut:
1.      Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2.      Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau  jasa serta memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3.      Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;
4.      Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau  jasa yang berlaku;
5.      Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 
6.      Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7.      Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F.       Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :
1.        Spesifikasi Penelitian
Penelitian dilakukan secara deskriftif analisis, yaitu dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data-data dengan bahan-bahan hukum seperti data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder  bahan  hukum  sekunder  berupa doktrin, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan bibliografi yang berhubungan dengan perlindungan nasabah pada layanan pembayaran secara on line.
2.        Metode Pendekatan
Metode pendekatan dilakukan secara Yuridis Normatif. Metode pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Selain itu dilakukan juga pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan bahasan yang diambil. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.
Selain itu juga penulis melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini. 
3.        Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder.
Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti memperoleh data dari wawancara langsung pengguna jasa rekening bersama dan penyelenggara jasa rekening bersama.
Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum skunder tersebut dapat dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian, yaitu:
a.       Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritif artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.
b.      Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, penelitian di bidang ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, laporan hukum, berita, eksaminasi publik dan semua publikasi baik dari media cetak maupun elektronik.
c.       Bahan Hukum Tertier
Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum dan ensiklopedia.
4.        Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, artikel dan lain-lain, wawancara penyelenggara jasa  via chatting, serta browsing situs internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diambil.
5.        Analisis Data
Data yang di dapat akan dianalisis secara  kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara  kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran obyektif.
6.        Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Ceperzbank, perpustakaan Pusat Universitas Jenderal Soedirman dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, serta media elektronik dengan menggunakan media internet.
7.        Metode Penyajian Data
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Daftar Pustaka
1.         Buku
Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. Bisnis E-Commerce. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia. PT. Refika Aditama: Bandung.
Budi Agus Riswandi. 2005. Aspek Hukum Internet Banking. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi). Refika Aditama: Bandung.
Edmon Makarim. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. PT. Raja Gravindo Persada: Jakarta.
Lia Sautunnida. 2008. Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
2.         Peraturan Perundang-Undangan
a.         Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b.        Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
c.         Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana
d.        Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
3.         Website
a.         Jurangan008, 21 Oktober 2011,” Yang make jasa  REVAND87 mesti hati-hati”, tersedia di website http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11082427, diakses pada tanggal 10 Maret 2012.
b.        Anjaridol2000, 21 Februari 2012, "Penipuan JASA  ( LayarPutih )”, tersedia di website http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13213595, diakses pada tanggal 10 Maret 2012.


[1] Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), hal. 1.
[2] http:www.kaskus.us
[3] Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.
[4]http://www.rekeningbersama.com
[5] Pasal 69 UU No 3 Tahun 2011 tentang Tranfer Dana
[6] http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11082427
[7] http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13213595
[8] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,2005,Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Bandung,Refika Aditama, Hal.152
[9] Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 147.
[10] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.
21.
[11] Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005,
hlm. 219.

0 komentar:

Posting Komentar