Tugas MPPH: Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. NHM di Halmahera Utara

Selasa, 08 November 2011

Judul belum fix..:hammer

PENDAHULUAN

1.      LATAR BELAKANG MASALAH
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.
Kegiatan pembangunan makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial,  yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Kompleknya permasalahan lingkungan sebagai bidang relatif baru sangat potensial menimbulkan perbedaan pandangan,  kepentingan atau persepsi diantara para “stakeholders”. Manakala pandangan tentang lingkungan hidup masih beranjak dari kepentingan masing-masing, maka konflik akan selalu muncul. Di sisi lainpenegakanhukum mempunyai makna bagaimana bukan harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.[1]
Pengelolaan limbah industri modern yang baik pada akhirnya akan dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir resiko (risk) dampak besar dari pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Perkembangan pembangunan menuntut  pertumbuhan secara ekuivalen dengan perkembangan masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya, diantaranya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (right to a decent environment). Semakin banyak perusahaan industri tumbuh dan berkembang, maka semakin banyak pula kemungkinan pencemaran berlangsung.[2]
Keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau negara ditentukan oleh kemampuan daerah atau negara tersebut dalam mengelola lingkungan hidupnya. Pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menata system pengelolaannya. Sebab berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen bertumpu pada kemampuan menata system yang berada dalam system tersebut.[3]
Namun yang terjadi kadangkala terdapat kecenderungan dimana penanggung jawab usaha / kegiatan mengabaikan berbagai persyaratan-persyaratan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL/UPL dan pengoperasian Unit Pengolah Limbah (UPL) serta persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus-kasus yang terjadi dimana UPL  tidak dioperasikan dan limbah cair yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan. Salah satunya adalah bocornya pipa tailing (limbah) PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang berada di kawaran desa Balisosa Halmahera Utara (Halut).
Akibat dari kebocoran pipa tailing ini, maka terlihat sejumlah ikan dan kepiting dengan jumlah banyak mati dan terapung di sungai Kobok akibat limbah tailing PT. NHM. Keberadaan sungai kobok dari catatan Walhi Malut pada tahun 2000 sudah tercemar, padahal sebelumnya sungai Kobok merupakan sungai yang biasanya dikosumsi oleh masyarakat untuk minum, mandi. Namun sungai kobok tidak lagi seperti biasa yang dikomsumsi. Pencemaran Lingkungan seperti yang di lakukan oleh PT NHM pada akhirnya akan menimbulkan sengketa lingkungan.
Sengketa lingkungan terjadi apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran lingkungan, yang diakibatkan oleh suatu kegiatan oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sengketa lingkungan yang sering timbul diantara industri-industri antara lain adalah masalah tempat pembuangan limbah hasil industri.
Akibat dari kelalain yang dilakukan oleh PT. NHM, maka berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, maka PT. NHM dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 99 ayat (1) yang berbunyi:
 (1)  Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan  hidup,  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Serta PP nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolahan Bahan Berbahaya dan Beracun pada pasal 40, serta Pasal  4 yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolahan B3 wajib mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.”
 Maka dari itu PT. NHM dianggap telah lalai dalam pengelolahan B3. Selain itu pula asas keterbukaan informasi tidak sama sekali dilaksanakan oleh PT. NHM padahal jika terjadinya kebocoran pipa tailing maka PT. NHM sudah seharusnya menginformasikan ini kepada public sesuai dengan pasal 35. PP Nomor 74 tahun 2001 yang berbunyi :
(1)  Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.
(2)  Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelolaan B3.
(3)  Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.
Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran pemilik industri bahwa pengolahan limbah hasil industri adalah sangat penting, baik untuk keselamatan lingkungan serta makhluk hidup yang ada di sekitarnya maupun untuk kelangsungan industri itu sendiri.
2.      PERUMUSAN MASALAH
Saat ini semakin banyak kasus pencemaran lingkungan dan/ perusakan lingkungan oleh industri. Dalam kaitannya hal itu maka timbul permasalahan yang akan penulis ajukan, yaitu:
  1. Bagaimana penegakan hukum tentang izin pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan industri di Halmahera Utara?
  2. Sejauh mana penegakan hukum yang ada dalam menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. NHM?
3.      TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, PP nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolahan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
Diharapkan juga dengan adanya penjelasan mengenai dampak pencemaran air beserta penanggulangannya, maka akan timbul kesadaran dari kita semua. Yang pada akhirnya pencemaran dapat dikurangi dan akan didapat sumber air yang aman.

4.      KEGUNAAN PENELITIAN
1. Kegunaan Teoritis
Untuk kepentingan teoritis, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian hukum serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yakni dalam bidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis
Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dasar atau referensi bagi pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup pada umumnya serta upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada khususnya.
5.      KERANGKA TEORITIS
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Atas dasar hal-hal tersebut di atas metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas.[4]
(1)     Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup
UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14
“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi, dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.”
Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.[5]
Salah satu sarana yang diharapkan efektif dalam menanggulangi dan meminimalisasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, adalah memberlakukan “audit lingkungan” kepada perusahaan. Mengapa perusahaan diwajibkan untuk membuat audit lingkungan, hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan, khusunya yang terjadi di kota-kota besar diakibatkan oleh industri.[6]
Audit lingkungan menurut pasal 1 ayat 28 UU No 32 Tahun 2009,
“Audit  lingkungan  hidup  adalah  evaluasi  yang dilakukan  untuk  menilai  ketaatan  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap persyaratan  hukum  dan  kebijakan  yang ditetapkan oleh pemerintah. “

(2)     Landasan Konstitusional dan Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia
Dengan disahkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 (PPLH) sebagai pengganti Undang-Undang No.23 tahun 1997 besar harapan agar tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup semakin meningkat dan penegakan hukum lingkungan di Negara kita ini semakin menunjukkan taringnya, karena penerapan undang-undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.23 tahun 1997 memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan mulai dari semenjak diundangkannya banyak memiliki celah bagi pelaku perusakan lingkungan untuk berdalih jika digugat melakukan perusakan lingkungan.
Masalah lingkungan di negara berkembang (Indonesia), terutama berakar pada keterbelakangan pembangunan. Oleh karena itu, apabila negara industri mempunyai pandangan yang kuat untuk mengatasi masalah lingkungan dengan tidak meningkatkan pembangunan, yang lazim dikenal dengan pertumbuhan nol (zero growth), bagi negara berkembang (Indonesia) justru untuk mengatasi masalah lingkungan diperlukan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.[7]

(3)     Pengaturan Izin Pembuangan Limbah Cair
Dalam PP No 82 Tahun 2001, pencemaran air didefinisikan sebagai: “Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan mannusia, sehinga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;”(Pasal 1 angka 11).
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 PP No 82 Tahun 2001, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air tanggal 23 Juni 2003.[8]
Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 111 Tahun 2003, pembuangan air limbah ke air atau sumber air oleh pengusaha atau pemilik kegiatan harus dengan izin tertulis Bupati/Walikota. Izin tersebut baru dapat diberikan setelah kajian analisis mengenai dampak lingkungan di setujui oleh instansi yang berwenang.

(4)     PENANGGULANGANGAN PENCEMARAN AIR
Apapun kegiatan manusia pasti akan menimbulkan pengaruh atau gangguan pada lingkungan termasuk air. Kegiatan industri misalnya sangat membutuhkan air sebagai bahan baku atau sebagai bahan pemrosesan atau pencucian produk, yang tentunya menghasilkan limbah cair. Untuk itu pemerintah juga harus menjamin kebutuhan industri terhadap air, terutama sungai.[9]
Pengendalian/penanggulangan pencemaran air di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air. Secara umum hal ini meliputi pencemaran air baik oleh instansi ataupun non-instansi.
Salah satu upaya serius yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini merupakan upaya untuk menurunkan beban limbah cair khususnya yang berasal dari kegiatan usaha skala menengah dan besar, serta dilakukan secara bertahap untuk mengendalikan beban pencemaran dari sumber-sumber lainnya. Program ini juga berusaha untuk menata pemukiman di bantaran sungai dengan melibatkan masyarakat setempat.
Pada prinsipnya ada 2 (dua) usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran.
Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.[10]

(5)     Sengketa Lingkungan Hidup
Sengketa  lingkungan  hidup  adalah  perselisihan antara  dua  pihak  atau  lebih  yang timbul  dari kegiatan  yang  berpotensi  dan/atau  telah berdampak pada lingkungan hidup.  
 Untuk mengatasi pencemaran lingkungan atau sengketa lingkungan diperlukan suatu alat yang dapat mengatasi permasalahan yang timbul, dengan secara teratur, pasti dan berjalan dengan tertib. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup merupakan suatu dilema yang dihadapi bangsa Indonesia, karena dahulu industri merupakan tuntutan kemajuan, tapi industri pula yang menimbulkan kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut yang perlu dilakukan adalah mencari jalan tengah atau solusi, karena meniadakan salah atu aspek pembangunan adalah tidak mungkin. Oleh karena itu yang harus ditempuh adalah meningkatkan perkembangan industri sesuai tuntutan zaman disertai pengelolaan lingkungan secara cermat .
Masalah efektifitas hukum, berkaitan erat dengan masalah kepatuhan terhadap hukum sebagai norma. Berbagai faktor dapat menjadi sebab mengapa warga masyarakat mentaati hukum.
Menurut teori  comparative, dari L. Pospisil sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat  disebabkan karena : a) takut akan akibatnya yang berupa suatu penderitaan terhadap apabila norma tersebut dilanggar, b) untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya, faktor semacam ini terdapat pada bagian masyarakat yang kurang memberikan toleransi pada penyimpangan-penyimpangan, c) untuk memelihara hubungan baik dengan golongan yang berpengaruh dalam masyarakat, d) faktor kepentingan, e) oleh karena hukum tadi sesuai atau serasi dengan sistem nilai-nilai yang dianutnya.[11]
Selain tindakan pencemaran lingkungan hidup, sebab-sebab lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa adalah perusakan lingkungan hidup yang diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.  
Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84 UU No 32 Tahun 2009 telah menentukan bahwa:
(1)   Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar pengadilan.
(2)   Pilihan  penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup dilakukan secara suka  rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3)   Gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat ditempuh  apabila  upaya  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  yang  dipilih dinyatakan  tidak  berhasil  oleh  salah  satu atau para pihak yang bersengketa.

6.      METODE PENELITIAN
1.      Metode Pendekatan
Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan kasus (case aproach).
Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup yaitu UU No 32 Tahun 2009. Sedangkan pendekatan kasus dengan menelaah kasus pencemaran limbah cair oleh PT. NHM di Halmahera Utara.

2.      Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif normsatif. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan dengan meneliti bahan-bahan hukum mengenai hukum lingkungan.

3.      Sumber Bahan Hukum
Dalam usaha pengumpulan data untuk keperluan penyusunan penelitian ini penulis menggunakan cara studi pustaka untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
v  Bahan hukum primer
Data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
1.        Undang-Undang Dasar 1945
2.        Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan    Hidup.
3.        PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
4.        PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
5.        PP No 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
6.        UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
7.        Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

v  Bahan hukum sekunder
Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.
1.                  Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan
Indonesia.
2.                  Pelestarian, pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan.
3.                  Instrumen hukum lingkungan di Indonesia.
4.                  Hukum Tata Lingkungan.
5.                  Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
6.                  Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia.
7.                  Pembangunan berwawasan lingkungan.
8.                  Pencemaran lingkungan.
9.                  Mengenal hukum lingkungan Indonesia.
10.              Amdal dalam sistem hukum di Indonesia.
11.              Alternatif Penyelesaian Sengketa.
12.              Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase.
v  Bahan hukum tersier
Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.
1.          Kamus Hukum
2.          Ensiklopedia

4.      Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh  dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[12]
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara mempelajari perundang-undangan, buku-buku literature yang berkaitan.

5.      Metode Pengolahan Bahan Hukum
Data diolah secara sistematis , yaitu dihubungkan antara data satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga terbentuk satu kesatuan utuh. Kemudian dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam uraian-uraian kalimat yang sistematis.

6.      Metode Analisis





7.      DAFTAR PUSTAKA
1.        Buku-Buku
Subagyo, Joko. 1992. Hukum Lingkungan, Masalah Dan Penanggulangannya. Rineka Cipta: Jakarta.
Husin, Sukanda. 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar. Cetakan kedua. Sinar Grafika: Jakarta.
Sudikno,  Mertokusumo.  1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kedua, Cetakan Pertama, Liberty: Yogyakarta.
Ashshofa, Burhan. 1996. Metode Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian  Hukum Normatif. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, CV. Rajawali: Jakarta.
2.        Peraturan Perundang-undangan
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan    Hidup.
  3. PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  4. PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  5. PP No 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
  6. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
  7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3.        Website
  1. Walhi, Rabu, 09 Februari 2011,” Limbah NHM Mencemari Sungai dan Kebun Warga ”, tersedia di website  http://www.walhi.or.id/ruang-media/siaran-pers/333-limbah-berbahaya-sebanyak-361-ton-dari-perusahaan-tambang-emas-nusa-halmahera-mineral-nhm-australia-telah-mencemari-sungai-dan-kebun-warga.html, diakses tanggal 26 Maret 2011.
  2. Indra Mia Henstin, Senin, 21 Desember 2009, “Kelemahan UU No 23 tahun 1997 (UUPLH)”, tersedia di website http://blawitredisme.blogspot.com/2009/12/kelemahan-uu-no-23-tahun-1997-uuplh.html, diakses tanggal 26 Maret 2011.
  3. Bolmer Suyadi Hutasoit, Jumat, 15 Oktober 2010, “ Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Normatifhttp://bolmerhutasoit.wordpress.com/2010/10/15/metode-penulisan-dan-penelitian-hukum.html, diakses tanggal 29 Maret 2011.


[1] Sudikno  Mertokusumo,  1988, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kedua, Cetakan Pertama, 
Yogyakarta :  Liberty, hlm. 134-135.

[2] Joko Subagyo, 1992, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 62.
[3] Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Cetakan Kedua,  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.
[4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006,  Penelitian Hukum Normatif, Bandung:  PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.
[5] Joko Subagyo, 1992, Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya, Op. cit, hlm. 27.
[6] Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Op. cit, hlm. 199.
[7] Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Op. cit, hlm. 39.

[8] Sukanda Husein, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66-67.
[9] Sukanda Husein, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Op,cit. hlm. 63.
[10] Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar, Op. cit, hlm. 38.

[11] Soerjono Soekanto, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 177.
[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Op. cit, hal. 12..

0 komentar:

Poskan Komentar